222 X dibaca hari ini

EMPAT LAWANG, Netralitasnews.com – Secara umum pemasangan polisi tidur (speed bump) di jalan lintas tidak diperbolehkan. Pemasangan polisi tidur hanya boleh dilakukan di jalan pemukiman, jalan lokal, atau jalan dengan pengerjaan konstruksi, itu pun harus sesuai dengan peraturan dan izin yang berlaku.

Aturan Pemasangan polisi tidur diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 14/2021 dan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Pemasangan polisi tidur hanya boleh dilakukan oleh pemerintah (Dirjen atau Kepala Badan Kemenhub, Gubernur, Bupati, Walikota) atau Badan Usaha untuk jalan tol.

Pemasangan polisi tidur tanpa izin bisa dikenakan sanksi berupa kurungan penjara 1 tahun atau denda paling banyak Rp 24 juta, sesuai dengan Pasal 28 dan 274

UU LLAJ.
Standar Pembuatan:
Polisi tidur harus memenuhi standar tertentu, seperti ketinggian maksimal 12 cm, lebar minimal 15 cm, dan kelandaian maksimal 15%. Polisi tidur juga harus diberi tanda dengan garis serong warna putih agar mudah terlihat oleh pengendara.

Kesimpulan:
Pemasangan polisi tidur di jalan lintas adalah tindakan yang tidak diizinkan secara umum dan bisa berakibat sanksi hukum.

Pemasangan polisi tidur hanya boleh dilakukan oleh pihak berwenang dengan izin yang sesuai, dan harus memenuhi standar tertentu untuk memastikan keselamatan pengendara.

Berdasarkan Investigasi pewarta dilapangan anehnya speed bump/polisi tidur ini terdapat di jalan lintas Sumatera Kelurahan Kupang Kecamatan Tebing Tinggi, tepatnya tidak jauh dari sekolah luar biasa Negeri (SLBN) Empat Lawang.

Sementara itu, Pj Bupati Empat Lawang, Dinas Perhubungan, Dinas Perijinan terpadu Satu Pintu masih dalam upaya Konfirmasi. hingga berita ini ditayangkan sementara mendapat jawaban dari berbagai pihak terkait. (@TIM).

 887 X dibaca hari ini

EMPAT LAWANG, Netralitasnews.com – Forum Kepala Desa Kecamatan Tebing Tinggi Jalin kerja sama dengan beberapa awak media yang bertugas di Wilayah Kabupaten Empat Lawang, Selasa, (19/04/2024). 16 : 00 WIB.

Adapun forum kepala Desa ini berjumlah 20 Desa sekecamatan, sementara media berjumlah 23 media cetak, elektronik/online baik lokal, Regional dan Nasional.

Tujuan terjalinnya kerja sama ini guna menyampaikan informasi kepada publik secara transparan dan akuntabilitas.

Sedangkan desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024. Peraturan ini mengatur fokus penggunaan Dana Desa, termasuk untuk penanganan kemiskinan ekstrem, penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim, dan peningkatan layanan dasar kesehatan. 

Sebagai landasan dasar dalam kerjasama ini, kami juga mengacu pada regulasi yang berlaku sebagai berikut :

– Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan pentingnya transparansi dan partisipasi dalam pembangunan desa.

– Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mewajibkan setiap badan publik untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka.

– Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, yang mengatur penggunaan anggaran desa agar lebih akuntabel dan transparan.

Sementara itu, Ketua Forum Kepala Desa Tebing Tinggi Windra, ” Kami mengapresiasi awak media yang bertugas di Empat Lawang, yang mana telah bekerja secara profesional dan telah menjalin kerja sama yang baik sejak tahun 2024 lalu hingga saat ini, ” sampainya. 

Kami juga mengucapkan terimakasih yang mana selama ini telah mengangangkat/ memberitakan semua kegiatan di desa sehingga program dan pembangunan di desa dapat di ketahui secara Publik yang artinya transparan, ” tukasnya.

Menanggapi hal itu, sebagai media profesional tentu  bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang kepada masyarakat. (@YU/Redaksi).

REDAKSI

 422 X dibaca hari ini

EMPAT LAWANG, Netralitasnews.com – Rapat Paripurna Istimewa hari ulang tahun (HUT) ke – 18 Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan meriah.

Bertempat di Gedung serbaguna (GSG) milik pemerintah daerah Kabupaten Empat Lawang, Selasa, (29/04/2025).

Acara puncak peringatan diawali dengan sidang paripurna istimewa DPRD Empat Lawang yang dihadiri oleh Ketua DPRD Empat Lawang, Wakil 1, Wakil II serta seluruh anggota.

Pada mementum yang besar yang dilaksanakan setiap setahun sekali ini dihadiri langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru, Kapolda Sumsel, Pangdam II/Sriwijaya, serta unsur FORKOPIMDA Provinsi Sumatra Selatan lainnya.

Ketua DPRD Empat Lawang, Darli menyampaikan apresiasi kepada seluruh komponen yang telah menjaga kondusifitas daerah, terutama selama proses PSU Pilkada.

Menurutnya, sinergi antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat merupakan kekuatan utama dalam menjaga keberlangsungan birokrasi Empat Lawang.

” Semangat gotong royong dan kebersamaan harus menjadi roh dalam pemerintahan. Tanpa itu, kita hanya akan berjalan sendiri-sendiri. Kami di DPRD berkomitmen mendukung penuh program – program pro rakyat, ” ungkapnya mengakhiri.

Sejak acara diselenggarakan semua rangkaian Paripurna Istimewa berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan. (@ADV).