2,647 X dibaca hari ini

REJANG LEBONG I netralitasnews.com – Oknum Kades Batu Panco, Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong diduga Langgar UU Desa dengan tujuan Untuk korupsi, kolusi dan nepotisme. (17/02/2023).

Dengan Meningkatnya Penghasilan Tetap (siltap) Perangkat Desa yang sudah setara dengan gaji PNS golongan II/A, diharapkan dibarengi meningkatnya kinerja perangkat desa dalam melayani masyarakat dan melaksanakan tugas sesuai Tupoksi, diharapkan pula agar tidak ada lagi perangkat desa yang mempunyai pekerjaan ganda (double job).

Sesuai dengan aturan yang tertuang dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, telah dijelaskan secara tegas, perangkat desa tidak boleh rangkap jabatan dengan sumber gaji yang sama dari Negara, baik itu ABPN maupun APBD.

Meski sudah ada larangan perangkat desa tidak boleh lagi memiliki dua pekerjaan (double job). Namun diduga aturan ini tidak berlaku bagi Pemerintah Desa Batu Panco, Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong.

Faktanya masih ada Oknum Perangkat Desa menerima tunjangan atas jabatannya di desa, termasuk menerima gaji sebagai Honorer di BLHKP Kabupaten Rejang Lebong.

“Oknum Sekretaris desa tersebut Sudah masuk katagori UU pemberantasan tindak pidana korupsi, menerima gaji ganda yang sumbernya sama sama dari uang negara”.

Seperti tertuang Dalam UU desa bagi yang merangkap jabatan akan mengembalikan uang yang sudah di gaji oleh pemerintah selama iya bekerja.

Berkaitan dengan hal tersebut Awak media meminta kepada pihak APH Kabupaten Rejang Lebong Agar segera mengambil tindakan tegas terhadap Perangkat Desa yang secara sengaja merugikan negara.

Awak media juga meminta kepada APH Rejang Lebong untuk secara bwrsama memumpas kejahatan KKN terkhusus di Kabupaten Rejang Lebong.

Sementara itu, Kepala Desa Batu Panco saat dikonfirmasi media ini , tidak menjawab Konfirmasi. (@Tim-Red).

 2,869 X dibaca hari ini

REJANG LEBONG I BENGKULU, netralitasnews.com – Aktivis Pekat Bengkulu Akan Laporkan Oknum Kejari Rejang Lebong ke Kejagung. hal ini terkait Kasus Dana Hiba Pemkab Rejang Lebong kepada Pesantren Alhijaz Pada tahun anggaran 2018 yang diduga dalam pengusutannya tidak Profesional. (07/02/2023).

Sebelumya aktivis penggiat anti korupsi di Kabupaten Rejang Lebong telah melaporkan perihal ini kepada Pihak Kejaksaan Negeri Rejang Lebong pada tahun 2020 lalu. ironisnya sampai saat ini kasus ini terkesan tidak ada tindak lanjut/mangkrak.

Hal ini diketahui berdasarkan  hasil konfirmasi yang dilakukan oleh awak media ini kepada Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Rejang Lebong David Jhonie, SH diruang kerjanya pada tanggal 26 januari 2023 lalu.

David mengatakan terkait dengan persoalan kasus tersebut sudah ada pengembalian uang negara dan ada bukti pengembaliannya, ” kata David.

Berdasarkan keterangan tersebut pengurus LSM Pekat Bengkulu sangat menyayangkan pengusutan kasus dana hiba oleh pihak kejaksaan Negeri Rejang Lebong.

” Kami dari Aktivis Pekat Bengkulu sangat menyayangkan pengusutan dana hiba oleh pihak kejaksaan Negeri Rejang Lebong yang diduga tidak beres, ” Terang Ishak Burmansyah

Sebab jika memang ada bukti pengembalian keuangan negara dari permasalahan dana hiba tersebut, lantas bagaimana prosedur pengembaliannya, terus bagaimana kasus kelanjutan pengusutan kasusnya, ” dirinya mempertanyakan.

Sebab sebelumnya sudah dilaporkan oleh LSM penggiat anti korupsi Rejang Lebong kepada pihak Kejaksaan Negeri Rejang Lebong. namun pengusutan kasusnya tidak jelas, ” tambahnya.

Dalam waktu dekat ini Aktivis Pekat akan melaporkan perihal ini ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia. terkait laporan korupsi yang pengusutannya tidak jelas tersebut, ” Tehasnya.

Aktivis Pekat menduga keras di Kejaksaan Negeri Rejang Lebong ada Markus. karena pengusutan kasus korupsi ini tidak pernah memberitahu perkembangan hasil penyelidikan perkara kepada pihak pelapor. bahkan di duga kuat apa yang dilakukan oleh oknum tersebut dalam pengusutan Dugaan kasus dana hiba fiktif ini tidak pernah ada laporan kepada kepala kejaksaan negeri (Kajari), ” bebernya kesal.

Jika laporan Kejaksaan Agung RI sudah siap dan siap dikirim nanti aktivis Pekat Bengkulu akan mempersiapkan aksi Damai (Demo) diKabupaten Rejang Lebong terkait adanya dugaan Markus dikejaksaan Negeri Rejang Lebong. ” Tukasnya. (Tim-Red).

 3,471 X dibaca hari ini

REJANG LEBONG I BENGKULU, Netralitasnews.com – Diduga telah Terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di desa duku Ilir Kecamatan Curup Timur,  Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu. (22/04/2022).

Pasalnya, hal ini dapat di lihat dari anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah untuk pengerjaan jalan lapisan Penetrasi (lapen) dinilai begitu besar dan tidak sebanding dengan fisik pekerjaan yang ada di lapangan.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun awak media di lapangan, perkerjaannya bersumber dari APBN Dana Desa tahun anggaran 2021. namun kulitas dan kuantitasnya sangat diragukan, akibat diduga keras dikuranginya bahan/material.

Menurut sumber informasi yang dapat dipercaya kebenarannya, bahwa sesuai demgan RAB belanja aspal sebanyak 14 drum. namun di belanjakan cuma 8 drum. warga berharap agar perihal ini untuk dapat dilaporkan kepada pihak terkait.

Indikasi dugaan KKN sebagai berikut ; memanipulasi Data LPJ belanja aspal yang seharusnya sebanyak 14 drum. akan tetapi fakta yang di belanjakan hanya 8 Drum.

” Sesuai di RAB nya itu belanja aspal sebanyak 14 Drum. namun belanjanya hanya 8 drum saja. kami mohon pak usut tuntas dan lapor perkara ini ke Pihak terkait. ” pinta warga.

Berdasarkan analisis yuridis yang terjadi di desa ini bukan hanya perkerjaan lapisan penetrasi dan rabat beton saja yang berbau korupsi. lebih mirisnya dana BUM-Des pun masyarakat tidak tau kemana realisasinya hingga saat ini.

” Bukan bangunan lapisan penetrasi dan rabat beton saja yang fiktif bahkan dana BUM-Despun tidak tahu kemana arahnya hingga sampai saat ini, ” warga mempertanyakan.

Sejumlah sumber informasi yang dikantongi khusus infrastruktur desa duku ilir. begitu juga dengan dana BUM-Des tidak tau rimbanya.

Masyarakat duku ilir meminta kepada Bupati Rejang Lebong melalui inspektorat agar dapat mengaudit desa duku ilir. baik secara fisik maupun secara administrasi.

Warga juga minta Kepada APH agar dapat menindak lanjuti perihal ini sesuai proses hukum dan aturan perundang – undangan yang berlaku.

Jikamana ditemukan bukti bentuk pelanggaran yang berpotensi merugikan keuangan Negara hingga berindikasi KKN. maka agar oknum dan para pihak yang terlibat dapat diproses secara hukum pidana maupun perdata.

Karena indikasi ada, ” imbuhnya, hingga berpotensi telah terjadi   suatu tindak pidana kejahatan/korupsi yang dilakukan oknum dengan secara sengaja. ” pungkas warga.

Hingga berita ini di tayangkan hak jawab, hak Klarifikasi atau sanggah dari Kepala Desa duku ilir akan di update kembali sesuai undang-undang. (Tim/Red).