Empat Lawang
Diduga Pernyataan Oknum Anggota DPRD Tebar Ujaran Kebencian
2,006 X dibaca hari ini
EMPAT LAWANG // Sum-Sel, Netralitasnews.com – Viralnya pernyataan Supriyanto/Cup Oknum anggota DPRD Fraksi Partai Nasdem Kabupaten Empat Lawang yang di duga membuat kegaduhan serta menebarkan ujaran kebencian disayangkan oleh kalangan masyarakat Kabupaten Empat Lawang.
Pernyataan yang diunggahnya di akun tiktok @mcmesdaman dinilai penuh ujaran kebencian terhadap Pemerintah Kabupaten Empat Lawang maupun kepada pegawai inspektorat.
Sebagai seorang anggota DPRD pernyataan yang ia buat dinilai kekanak – kanakan serta penuh kesesatan. yang mana tudingannya bahwa selama 2 (dua) tahun pemerintah desa tidak pernah membagikan BLT dianggap penuh kebohongan.
Pernyataan yang dibuat olehnya membuat gaduh serta membuat masyarakat sulit memahami yang sebenarnya. namun setelah pihak pemerintah menyampaikan dari 155 orang penerima ada 32 orang yang diganti sebagai penerima manfaat. karena dinilai sudah mampu maka pernyataan Oknum anggota DPRD tersebut merupakan hinaan bagi masyarakat Empat Lawang.
” Oy lah maju dunia ni bukan daerah primitif kito ni, tidak masuk akal kalau pemerintah tidak membagikan BLT selama 2 tahun. lah ado jugo yang tamat SMP, SMA warga Empat Lawang ni, banyak yang merantau jadi tau pulo kantor Kejati, Polda, dan Ombudsman. pernyataan anggota DPRD tersebut sangat diluar nalar, ” ungkap Agus Warga Empat Lawang.
Sebelumnya Supriyanto menuding pemerintah Desa Talang Benteng Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan tidak membagikan uang BLT desa kepada 155 keluarga penerima manfaat (KPM) selama 2 tahun serta menuduh pegawai inpekstorat Kabupaten Empat Lawang melindungi Kepala Desa. di akhir videonya menyatakan berani dipecat dari anggota DPRD jika pernyataan yang ia buat tidak benar.
Setelah ditelusuri, ternyata keluarga Supriyanto mendapatkan BLT. namun dicoret oleh PJ Kepala Desa Talang Benteng karena dianggap tidak layak menerima BLT.
Adapun keluarga yang Supriyanto yang menerima BLT tersebut adalah Ayah, Paman dan saudara Perempuan Supriyanto.
Keluarga tersebut mendapatkan BLT sewaktu adiknya Medi Kastari menjabat sebagai kepala desa Talang Benteng Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.
Sementara itu, menurut PJ Kades Talang Benteng jumlah penerima tetap 155 orang namun terdapat 32 orang yang tidak layak menerima BLT karena mampu, lalu digantikan dengan warga yang lebih berhak menerima BLT.
“ Yang diganti tersebut karena ada anaknya yang menjadi anggota DPRD, Anaknya Jadi Polisi, yang mempunyai kebun banyak, punya mobil. Intinya yang berasal dari keluarga mampu,” kata Mantan PJ Kades Talang Benteng.
Sementara terpisah, aktivis senior Empat Lawang angkat bicara, ” saya sebagai ketua Aktivis di Kabupaten Empat Lawang sungguh menyayangkan sikap dan perilaku oknum anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang dari partai Nasdem tersebut. yang mana dirinya telah dengan sengaja menebar ujaran kebencian dikalangan masyarakat kabupaten Empat Lawang melalui akun tiktok miliknya. yang mana pernyataannya tidak benar sama sekali. saya berharap hal seperti ini tidak lagi terjadi kedepannya Karena Kabupaten Empat Lawang ini sudah maju. ” ungkap Yulizar Ateng. (@Red).
154 X dibaca hari ini
EMPAT LAWANG, Netralitasnews.com – Pasangan calon bupati dan wakil bupati Empat Lawang nomor urut 02 Joncik Muhammad – Arifai unggul disembilan kecamatan berdasarkan hitung cepat atau quick count yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian Politik Indonesia (LKPI), Sabtu (19/4/2025).
LKPI mencatat dengan data masuk 50,00 persen, Joncik- Arifai unggul di Kecamatan Saling dengan persetase 83,49 persen. Sedangkan paslon nomor urut 01 Budi Antoni Al Jufri- Henny 16,51 persen.
Kecamatan Muara Pinang, pasangan 02 unggul dengan perolehan 82,16 persen dan 01 sebanyak 17,84 persen. Lalu, Lintang Kanan Joncik- Arifai 62,76 persen dan 01 mendapatkan 37,24 persen.
Kemudian, di Kecamatan Pendopo, 02 mendapatkan perolehan suara 76,29 persen dan 01 mendapatkan suara 23,71 persen. Kecamatan Talang Padang, 02 unggul 52,08 persen dan 01 sebanyak 47,92 persen.
Di Kecamatan Sikap Dalam, 02 unggul 62,49 persen dan 01 memperoleh 37,51 persen. Pendopo Barat 02 unggul kembali dengan raihan suara 66,95 persen dan 01 memperoleh 33,51 persen. Kecamatan Ulu Musi paslon 01 unggul 56,29 persen dan 01 memperoleh 43,71 persen. Untuk di Kecamatan Pasemah Air Keruh, 02 memperoleh 57,81 persen dan 01 memperoleh 42,19 persen.
Terakhir, Kecamatan Tebing Tinggi paslon 01 unggul tipis. Paslon Budi Antoni- Henny unggul 53,85 persen suara dan Joncik Muhammad-Arifai 46,15 persen.
Meski unggul di sembilan Kecamatan, hasil PSU ini tetap menunggu penghitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Empat Lawang. (@Net).
1,017 X dibaca hari ini
EMPAT LAWANG, Netralitasnews.com – TIM kuasa hukum pasangan calon (PASLON) Nomor urut 02 yang tergabung di Peradi resmi Laporkan Oknum ASN ke Bawaslu Empat Lawang, Jum’at, (18/04/2025) pukul 14:00 WIB.
Oknum ini berinisial “A” di laporkan atas dugaan tidak netralitas nya seorang ASN yang melibatkan diri secara langsung dengan cara datang ke posko pemenangan pasangan calon nomor urut 02.
Subrata, S.M., M.H, yang didampingi Dr. Hasanal Mulkan, S.H., M.H. dan Miftahul Huda, S.H. menjelaskan, ” Ya, jadi kami dari tim kuasa hukum pasangan calon nomor urut 2, hari ini mendatangi BAWASLU Kabupaten Empat lawang telah melaporkan oknum ASN atas Dugaan Pelanggaran Netralitas AsN yang mana oknum ASN ini melibatkan diri datang ke ke posko pemenangan pasangan calon nomor urut 2. karena klien kami sekalu pasangan calon nomor urut 2 sangat paham seraya tunduk dan patuh terhadap undang – undang dan aturan PEMILUKADA yang mana didalam pasal 7 ayat 1 uu no 10 thun 2016 tentang PEMILUKADA itu sangat jelas dan terang bahwa AsN, tidak boleh melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pohak pasangan calon, ” jelasnya.
Dalam hal ini ikut serta melakukan kampanye praktis dan mendukung salah satu PASLON, inilah bentuk sikap profesian, konsisten dan komitmen kami bahwa siapapun baik itu Asn, pejabat struktural atau perangkat desa yang tidak netral dalam kontestasi PEMILUKADA Empat Lawang ini akan kita laporkan sebagai bentuk kepatuhan kami terhadap aturan hukum yang berlaku, ” bebernya.
Berdasarkan hal tersebut diatas maka kami sebagai PH memandang perlu untuk Lapor ke Badan pengawas pemilu (BAWASLU) Kabupaten Empat Lawang guna untuk dilakukan tindakan pemeriksaan lebih lanjut, ” Pungkasnya. (@Red).
1,255 X dibaca hari ini
EMPAT LAWANG, Netralitasnews.com – Sejumlah nama Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang diduga terlibat politik praktis dengan ikut serta dalam kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 01, Budi Antoni Aljufri dan Henny Verawati.
Tindakan ini langsung mendapat perhatian dari tim Penasehat Hukum Juncik Muhammad dan Arifai, yang terdiri dari Dr. Hasanal Mulkan, S.H., M.H., Mifthul Huda, S.H., dan Subrata, S.H., M.H.
Penasehat hukum ini secara resmi melaporkan dugaan pelanggaran tersebut ke Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Empat Lawang pada Kamis, (17/04/2025).
Menurut Dr. Hasanal Mulkan, terdapat lima ASN yang dilaporkan, yakni:
1. Sri Hartati, SKM, M.Kes – Perangkat Puskesmas Kecamatan Lintang Kanan
2. Nacik – Perangkat Puskesmas Kecamatan Saling.
3. Reli – Perangkat Desa Lubuk Sepang, Kecamatan Pendopo
4. Hapis – PNS di Kantor Pasar Kecamatan Pendopo
5. Asri Sution – P3N Kelurahan Kelumpang Jaya
“Keempat oknum ASN tersebut terindikasi melanggar sumpah jabatan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur netralitas ASN dalam Pemilu,” ujar Dr. Hasanal kepada wartawan.
Larangan keterlibatan ASN, TNI, Polri, Kepala Desa, dan Perangkat Desa dalam kegiatan politik praktis diatur dalam Pasal 280 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, serta Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.
Pasal 280 ayat (3) menyebutkan, pihak yang melanggar dapat dipidana dengan kurungan paling lama 1 tahun dan denda hingga Rp12 juta.
Dr. Hasanal menegaskan, pihaknya sangat menyayangkan masih adanya ASN yang tidak menjaga netralitas menjelang Pilkada.
“ASN harus menjadi contoh dalam menjaga integritas demokrasi. Bila terbukti bersalah, kami akan menempuh langkah hukum sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.
Bawaslu Empat Lawang diharapkan dapat segera menindaklanjuti laporan tersebut dan melakukan pemeriksaan secara profesional dan transparan demi menjaga keadilan dalam kontestasi PILKADA. (@Rls).
-
Bengkulu4 tahun agoLSM PKN Laporkan Perbuatan Melawan Hukum, Dugaan Korupsi DD Dusun Sawah Ke Kejari
-
Empat Lawang4 tahun agoPjs. Kepala Desa Aur Gading diduga Tabrak Permendagri no 67 Tahun 2017
-
Empat Lawang4 tahun agoInspektorat Akan Turun Lapangan, Uji Petik Dugaan Pemotongan BLT DD Suka Dana
-
Empat Lawang4 tahun agoJembatan Ponton Penghubung Kecamatan Ulu Musi ke Pasemah Air Keruh Kembali Ambruk
-
Empat Lawang4 tahun agoDi duga Dana Rehab SMP Negeri 1 Pobar Jadi Ajang Korupsi, APH di Minta Bertindak
-
Opini4 tahun agoMasyarakat Harus Tau Soal Pengembalian atau Penarikan Kendaraan itu Masih Bermasalah apa tidak di Sistem BI Checking
-
Empat Lawang4 tahun agoTenaga Kebersihan Pasar Mogok, Kami Minta Tolong Pak Bupati
-
Empat Lawang4 tahun agoPem-Des Karang Gede Lepas Bibit Ikan Nila dan Lele 150 kg