2,360 X dibaca hari ini

EMPAT LAWANG, Netralitasnews.com –  Musyawarah Olahraga Kabupaten (MUSORKAB) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 sukses digelar.   terpilih secara aklamasi Hidayat Muhammad menjadi ketua KONI Kabupaten Empat Lawang, Jumat, (27/12/2024) 10.00 WIB.

Musyawarah uni dihadiri Ketua Umum KONI Sumatera Selatan yang diwakili oleh Sekretaris, Ketua Umum KONI Kabupaten Empat Lawang, Pj, Sekda, Dispora, Kemenag, OPD, Pengurus KONI Kabupaten dan tamu undangan lainnya.

Kegiatan ini berlangsung di Aula ruang rapat MADANI milik pemerintah daerah Kabupaten Empat Lawang.

Kegiatan musyawarah di buka langsung secara resmi oleh Pj. Bupati Empat Lawang melalui Pj. Sekda Yulius Sugiantara.

Hidayat Muhammad Ketua KONI Kabupaten Empat Lawang yang terpilih secara aklamasi periode 2025 – 2029 menyampaikan, ” melihat kondisi KONI ke depan kita harus punya harapan besar bahwa KONI akan melakukan kegiatan lebih baik lagi sesuai dengan tema pelaksanaan musyawarah Olahraga Jabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan.

” Insya Allah kedepan akan lahir atlit – atlit Nasional maupun internasional yang akan mengharumkan, serta membawa bendera Kabupaten Empat Lawang di manapun dia berada, ” Jelas Hdayat akrab disapa bos kecik

” Oleh karena itu saya berharap semoga profesionalisme organisasi prestasi olahraga dapat menjadi bagian yang sangat penting untuk membesarkan nama Kabupaten Empat Lawang, ” tambahnya.

Mari kita bersama – sama mencoba sesuatu yang baru, jika kita benar – benar menjalankan tidak ada kata terlambat untuk mengurus dan menggali potensi bakat sehingga melahirkan atlit – atlit yang berprestasi diberbagai cabang olahraga, ” Ajaknya mengakhiri. (@YU-Red).

 501 X dibaca hari ini

JAKARTA, Netralitasnews.com – Ketua Umum PPKHI Dheky Wijaya, SH.MH. dalam sebuah pernyataan yang disampaikan pada 8 Desember 2024, menegaskan bahwa sebagai Menteri, seharusnya yang lebih diutamakan adalah memberikan solusi nyata bagi negara, bukan sekadar mengulang hal-hal yang sudah basi. Menurutnya, masalah yang dihadapi oleh Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia) harus diatasi dengan bijak, terutama karena organisasi ini kini terpecah menjadi tiga versi yang berbeda. Ia menyarankan agar Menteri yang bersangkutan berfokus terlebih dahulu pada upaya mendamaikan Peradi, sebelum membahas isu lain yang lebih besar.

Lebih lanjut, Ketum PPKHI juga menyoroti pentingnya penerapan prinsip Pancasila dalam sistem hukum Indonesia. “Bicara hukum di Indonesia harus berdasarkan Pancasila, yang artinya harus adil dan bijaksana,” tegasnya. Ia juga menekankan bahwa seorang pemimpin seharusnya tidak hanya adil, tetapi juga bijaksana dalam mengambil keputusan. Organisasi advokat, katanya, sudah banyak yang mendukung standar profesi yang lebih baik, dan hal ini perlu disuarakan lebih luas.

Dalam kesempatan tersebut, Dheky Wijaya, SH. MH Ketum PPKHI juga mengingatkan bahwa Yusril Ihza Mahendra sebaiknya lebih memahami sejarah organisasi advokat. Ia merujuk pada pertemuan Rakernas Peradi yang dipimpin Otto Hasibuan di Bali, yang berhubungan dengan SKMA No. 73 Tahun 2015. Menurutnya, perpecahan yang terjadi pada Munas Peradi di Makassar tahun 2015 menjadi salah satu faktor utama mengapa rekonsiliasi hingga saat ini belum terwujud. Dheky Wijaya bahkan mengungkapkan bahwa ia sendiri menjadi saksi perpecahan tersebut.

Selain itu, ia menambahkan bahwa meskipun ada upaya rekonsiliasi yang melibatkan berbagai pihak seperti Otto Hasibuan, Juniver, dan Luhut dengan Menteri Yossana sebelumnya, hingga kini, tidak ada kemajuan yang signifikan. “Munas bersama yang disepakati untuk menyelesaikan persoalan ini tampaknya sulit terealisasi,” katanya, menandakan bahwa masalah internal Peradi masih jauh dari selesai.

Perihal PERADi sebagai wadah tunggal organisasi advokat, sebagaimana yang dimaksud dlm UU advokat no18 tahun 2003, memberikan amanat dalam jangka waktu dua tahun sejak UU advokat tsb diundangkan pada tanggal 5 April 2003 namun kenyataannya akte badan hukum pendirian berdirinya PERADi pada 5 September 2005 tentu melewati batas waktu yang diundangkan, ditambah dengan 8 organisasi yang ada di undang undang advokat tidak pernah mengakui Peradi di bawah naungan nya, ungkapnya

Ketum PPKHI Dheky Wijaya SH MH, berharap agar ke depannya, para pihak yang terlibat dalam organisasi advokat dapat lebih mendalami prinsip keadilan dan kebijaksanaan dalam penyelesaian sengketa, agar tidak hanya tercipta solusi formal, tetapi juga solusi yang adil bagi semua pihak. (@Red).

 446 X dibaca hari ini

PAGARALAM, Netralitasnews.com  – Pasangan calon walikota dan wakil walikota Pagar Alam no urut satu Hepy Safriani berpasangan dengan Efsi Komar Unggul, Rabu, (27/11/24).

Jauh di atas dari pasangan calon no urut 2 (dua) Alap, dan pasangan no urut 3 (tiga) Luber. pada pemilihan wali kota pagaraman dan wakil periode 2024-2029.

Keunggulan ini diketahui dari hasil Quick Count Indometrix Pilwako Pagar Alam Rabu 27 Nopember 2024 sebagai berikut :

1. Hepy Safriani – Efsi Komar Memperoleh 36.31% Suara

2. Alpian Maskoni – Alfikriansyah Memperoleh 32.51% Suara

3. Ludi Oliansyah – Bertha Edhar Memperoleh 31.18% Suara

Dari perolehan hasil hitungan Quick Count Indomatrix Tahun 2024 pada hari Rabu 27 Nopember 2024 sekira Pukul 18.20 Wib. perolehan total 64% suara masuk bahwa pasangan calon walikota dan wakil walikota Pagaralam no urut 1 (satu) Hepy-Efsi unggul Jauh dari pasangan Alap dan Luber. ***