Empat Lawang
MKKS Muara Pinang adakan Temuwicara dengan Dewan Pendidikan dan Insan Pers, ini Bahasannya

3,131 X dibaca hari ini
EMPAT LAWANG, Netralitasnews.com–Adakan Temuwicara Pengurus KKS SD/SMP Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Undang Ketua Dewan Pendidikan dan Pihak Dinas terkait serta Pers.
Dalam acara tersebut dihadiri langsung Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Empat Lawang Nurdin, Hs beserta rombongan, Pihak Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Empat Lawang.
Adapun pihak media yang yang menghadiri perwakilan dari media online, regional Netralitasnews.com dan Trisuladigital.com
Sedangkan pihak Lembaga yang hadir ialah lembaga – KPK DPC Kabupaten Empat lawang.
Acara yang berlangsung dengan sangat meriah tersebut dipimpin langsung oleh Nurdin, Hs sebagai moderator.
Beliau menuturkan satu persatu pokok bahasan mengenai Dunia pendidikan serta teknis Kegiatan Belajar dan Mengajar yang sedang berlangsung dimasa Pandemi ini maupun pada umumnya.
Salah satu gagasan pokok yang disampaikannya mengenai tertib administrasi.
“Saya ingatkan kepada semua kepala sekolah, agar kiranya tetap diprioritaskan mengenai administrasi, harus tetap tertib, meskipun selama ini kita sudah bagus tetap kita lestarikan dan tingkatkan lagi”, “tuturnya Senin, (21/08/2021).
“Terutama mengenai pentingnya Rencana Kerja kepala sekolah (RKKS), ini prioritas, kunci utama untuk mendapatkan kinerja yang efektif. karna kalau kurang teliti disini, dikhawatirkan kinerja kedepan akan kurang efektip, begitu juga sebaliknya”, tutur Nurdin.
Sementara itu, Haniran yang mewakili Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Empat Lawang dalam sambutannya menyampaikan bahwa untuk menyambut Assesmen Nasional kita perlu pemahaman yang mendasar dan menguasai sistem, untuk itu tentunya kitu perlu komunikasi dan edukasi yang maksimal.
“yang terpenting adalah Asesmen Nasional tidak menggantikan UN dalam mengevaluasi prestasi atau hasil belajar murid secara individual. Tetapi, Asesmen Nasional menggantikan UN sebagai sumber informasi untuk memetakan dan mengevaluasi mutu sistem pendidikan”, jelasnya dengan singkat.
Salah seorang Perwakilan dari Media di acara ini Saddam Husien selaku Kepala perwakilan (KAPERWIL) media Online Netralitasnews.com daerah Sumatera Selatan. dalam sambutannya menuturkan, ” jika Kepala Sekolah perlu mengenal lebih betul bahwa Pers/pihak Media adalah mitra dari pada pemerintah”.
Tupoksi Perusahaan Pers sangatlah berperan penting dalam berjalannya Negara Demokrasi. dari mencari informasi, menghimpun, menerima, me ngola, memyimpan, mengkemas, hingga menyebarluaskan suatu berita sebagai asumsi Publik melalui semua saluran yang tersedia. Maka dari itu kerjasama dari berbagai pihak sangatlah diperlukan demi mendapatkan fakta informasi terbaik, berimbang serta informatif.
“Media adalah salah satu bagian dari empat pilar dalam berjalannya demokrasi, maka dari itu jurnalis memiliki hak untuk sosial kontrol dalam menjalankan tugasnya”, ” Tegas Sadam.
Disamping itu objek yang diberitakan pun memiliki hak jawab saat dikonfirmasi, klarifikasi, bahkan hak koreksi untuk membetulkan jika terjadi kekeliruan informasi yang diberitakan oleh Pers. maka dari itu sebaiknya untuk tidak mengabaikan konfirmasi jika ingin hak jawabnya terpenuhi”, tutupnya. (Red)

Empat Lawang
Quick Count LKPI PSU Empat Lawang, Joncik – Arifai Unggul di 9 Kecamatan

268 X dibaca hari ini
EMPAT LAWANG, Netralitasnews.com – Pasangan calon bupati dan wakil bupati Empat Lawang nomor urut 02 Joncik Muhammad – Arifai unggul disembilan kecamatan berdasarkan hitung cepat atau quick count yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian Politik Indonesia (LKPI), Sabtu (19/4/2025).
LKPI mencatat dengan data masuk 50,00 persen, Joncik- Arifai unggul di Kecamatan Saling dengan persetase 83,49 persen. Sedangkan paslon nomor urut 01 Budi Antoni Al Jufri- Henny 16,51 persen.
Kecamatan Muara Pinang, pasangan 02 unggul dengan perolehan 82,16 persen dan 01 sebanyak 17,84 persen. Lalu, Lintang Kanan Joncik- Arifai 62,76 persen dan 01 mendapatkan 37,24 persen.
Kemudian, di Kecamatan Pendopo, 02 mendapatkan perolehan suara 76,29 persen dan 01 mendapatkan suara 23,71 persen. Kecamatan Talang Padang, 02 unggul 52,08 persen dan 01 sebanyak 47,92 persen.
Di Kecamatan Sikap Dalam, 02 unggul 62,49 persen dan 01 memperoleh 37,51 persen. Pendopo Barat 02 unggul kembali dengan raihan suara 66,95 persen dan 01 memperoleh 33,51 persen. Kecamatan Ulu Musi paslon 01 unggul 56,29 persen dan 01 memperoleh 43,71 persen. Untuk di Kecamatan Pasemah Air Keruh, 02 memperoleh 57,81 persen dan 01 memperoleh 42,19 persen.
Terakhir, Kecamatan Tebing Tinggi paslon 01 unggul tipis. Paslon Budi Antoni- Henny unggul 53,85 persen suara dan Joncik Muhammad-Arifai 46,15 persen.
Meski unggul di sembilan Kecamatan, hasil PSU ini tetap menunggu penghitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Empat Lawang. (@Net).
BAWASLU
Tim Kuasa Hukum PASLON 02 Laporkan Oknum ASN ke – BAWASLU

1,118 X dibaca hari ini
EMPAT LAWANG, Netralitasnews.com – TIM kuasa hukum pasangan calon (PASLON) Nomor urut 02 yang tergabung di Peradi resmi Laporkan Oknum ASN ke Bawaslu Empat Lawang, Jum’at, (18/04/2025) pukul 14:00 WIB.
Oknum ini berinisial “A” di laporkan atas dugaan tidak netralitas nya seorang ASN yang melibatkan diri secara langsung dengan cara datang ke posko pemenangan pasangan calon nomor urut 02.
Subrata, S.M., M.H, yang didampingi Dr. Hasanal Mulkan, S.H., M.H. dan Miftahul Huda, S.H. menjelaskan, ” Ya, jadi kami dari tim kuasa hukum pasangan calon nomor urut 2, hari ini mendatangi BAWASLU Kabupaten Empat lawang telah melaporkan oknum ASN atas Dugaan Pelanggaran Netralitas AsN yang mana oknum ASN ini melibatkan diri datang ke ke posko pemenangan pasangan calon nomor urut 2. karena klien kami sekalu pasangan calon nomor urut 2 sangat paham seraya tunduk dan patuh terhadap undang – undang dan aturan PEMILUKADA yang mana didalam pasal 7 ayat 1 uu no 10 thun 2016 tentang PEMILUKADA itu sangat jelas dan terang bahwa AsN, tidak boleh melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pohak pasangan calon, ” jelasnya.
Dalam hal ini ikut serta melakukan kampanye praktis dan mendukung salah satu PASLON, inilah bentuk sikap profesian, konsisten dan komitmen kami bahwa siapapun baik itu Asn, pejabat struktural atau perangkat desa yang tidak netral dalam kontestasi PEMILUKADA Empat Lawang ini akan kita laporkan sebagai bentuk kepatuhan kami terhadap aturan hukum yang berlaku, ” bebernya.
Berdasarkan hal tersebut diatas maka kami sebagai PH memandang perlu untuk Lapor ke Badan pengawas pemilu (BAWASLU) Kabupaten Empat Lawang guna untuk dilakukan tindakan pemeriksaan lebih lanjut, ” Pungkasnya. (@Red).
Empat Lawang
Diduga ASN Terlibat Kampanye Paslon 01, Penasehat Hukum Lapor ke Bawaslu

1,355 X dibaca hari ini
EMPAT LAWANG, Netralitasnews.com – Sejumlah nama Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang diduga terlibat politik praktis dengan ikut serta dalam kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 01, Budi Antoni Aljufri dan Henny Verawati.
Tindakan ini langsung mendapat perhatian dari tim Penasehat Hukum Juncik Muhammad dan Arifai, yang terdiri dari Dr. Hasanal Mulkan, S.H., M.H., Mifthul Huda, S.H., dan Subrata, S.H., M.H.
Penasehat hukum ini secara resmi melaporkan dugaan pelanggaran tersebut ke Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Empat Lawang pada Kamis, (17/04/2025).
Menurut Dr. Hasanal Mulkan, terdapat lima ASN yang dilaporkan, yakni:
1. Sri Hartati, SKM, M.Kes – Perangkat Puskesmas Kecamatan Lintang Kanan
2. Nacik – Perangkat Puskesmas Kecamatan Saling.
3. Reli – Perangkat Desa Lubuk Sepang, Kecamatan Pendopo
4. Hapis – PNS di Kantor Pasar Kecamatan Pendopo
5. Asri Sution – P3N Kelurahan Kelumpang Jaya
“Keempat oknum ASN tersebut terindikasi melanggar sumpah jabatan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur netralitas ASN dalam Pemilu,” ujar Dr. Hasanal kepada wartawan.
Larangan keterlibatan ASN, TNI, Polri, Kepala Desa, dan Perangkat Desa dalam kegiatan politik praktis diatur dalam Pasal 280 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, serta Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.
Pasal 280 ayat (3) menyebutkan, pihak yang melanggar dapat dipidana dengan kurungan paling lama 1 tahun dan denda hingga Rp12 juta.
Dr. Hasanal menegaskan, pihaknya sangat menyayangkan masih adanya ASN yang tidak menjaga netralitas menjelang Pilkada.
“ASN harus menjadi contoh dalam menjaga integritas demokrasi. Bila terbukti bersalah, kami akan menempuh langkah hukum sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.
Bawaslu Empat Lawang diharapkan dapat segera menindaklanjuti laporan tersebut dan melakukan pemeriksaan secara profesional dan transparan demi menjaga keadilan dalam kontestasi PILKADA. (@Rls).
-
Bengkulu4 tahun ago
LSM PKN Laporkan Perbuatan Melawan Hukum, Dugaan Korupsi DD Dusun Sawah Ke Kejari
-
Empat Lawang4 tahun ago
Pjs. Kepala Desa Aur Gading diduga Tabrak Permendagri no 67 Tahun 2017
-
Empat Lawang4 tahun ago
Inspektorat Akan Turun Lapangan, Uji Petik Dugaan Pemotongan BLT DD Suka Dana
-
Empat Lawang4 tahun ago
Jembatan Ponton Penghubung Kecamatan Ulu Musi ke Pasemah Air Keruh Kembali Ambruk
-
Empat Lawang4 tahun ago
Di duga Dana Rehab SMP Negeri 1 Pobar Jadi Ajang Korupsi, APH di Minta Bertindak
-
Opini4 tahun ago
Masyarakat Harus Tau Soal Pengembalian atau Penarikan Kendaraan itu Masih Bermasalah apa tidak di Sistem BI Checking
-
Empat Lawang4 tahun ago
Tenaga Kebersihan Pasar Mogok, Kami Minta Tolong Pak Bupati
-
Empat Lawang4 tahun ago
Pem-Des Karang Gede Lepas Bibit Ikan Nila dan Lele 150 kg